Abstract:
Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan pendampingan yang dilaksanakan bersama Biro
Adminsitrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua pada Pemerintah Provinsi Papua Barat berkaitan dengan rencana
perubahan atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Target dari kegiatan pendampingan
ini adalah (1) untuk mengetahui posisi terakhir RUU Perubahan Otsus Papua dalam Program Prioritas Legislasi Nasional
2020; (2) untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada level kebijakan pusat dan daerah; dan (3) untuk
mengidentifikasi dinamika dan perkembangan rencana perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Luaran yang
didapatkan dari kegiatan pendampingan ini adalah (1) merumuskan pokok-pokok pikiran yang bersumber dari pemerintah
dan masyarakat di Provinsi Papua Barat; dan (2) menetapkan rekomendasi perubahan RUU Otsus Papua bagi Provinsi
Papua Barat. Metode yang digunakan dalam kegiatan pendampingan ini adalah (1) Konsultasi Publik, (2) Rapat Dengar
Pendapat, (3) Focus Group Discussion (FGD), dan Rapat Terbatas. Dari hasil pendampingan, ditemukan bahwa secara
umum dinamika perkembangan perubahan Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus Papua di
Provinsi Papua Barat terdiri atas empat isu utama, yakni (1) kewenangan daerah, (2) perangkat kepegawaian, (3)
keuangan, dan (5) perlindungan hak masyarakat adat.
