Abstract:
Kebijakan IPHHK di Kabupaten Sarmi dilaksanakan sesuai Peraturan Gubernur Papua Nomor 18 Tahun 2010, dan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan yang termuat dalam kebijakan. Termuat 10 Bab, 19 Pasal dan (59) Ayat di dalam Peraturan Gubernur ini yang harus dilaksanakan oleh pemegang Izin. 10 (sepuluh) Bab yang termuat adalah Ketentunan Umum, Permohonan IPHHK, Penilaian Permohonan dan Pemberian Izin, Penatausahaan Hasil Hutan, Kewajiban dan Larangan, Pembinaan dan Pengawasan, Hapusnya Izin, Sanksi, dan Ketentuan Penutup. Hasil skoring implementasi IPHHK oleh masyarakat adat pemegang izin di Kabupaten Sarmi berada pada skor nilai rata-rata 2,37, artinya implementasi IPHHK berjalan buruk. Manfaat ekonomi dari Implementasi IPHHK terhadap masyarakat adat pemegang izin di Kabupaten Sarmi berada pada skor nilai rata-rata 2,31, artinya manfaat ekonomi yang diterima masyarakat adat pemegang izin adalah buruk. Berdasarkan nilai harapan dan nilai persepsi/implementasi dari kebijakan IPHHK dan manfaat ekonomi dari kebijakan IPHHK, maka ditemukanlah nilai kesenjangan. Nilai kesenjangan dari implementasi kebijakan IPHHK adalah 2,39, artinya adalah implementasi kebijakan IPHHK belum berhasil sesuai dengan rencana. Kesenjangan terbesar terjadi pada pelaksanaan kewajiban dan larangan (2,94), dan kesenjangan terkecil terjadi pada pelaksanaan permohonan IPHHK (1,93). Sedangkan untuk manfaat ekonomi, nilai kesenjangannya adalah 1,89, artinya adalah belum terdapat manfaat ekonomi dari implementasi kebijakan IPHHK terhadap masyarakat adat pemegang izin di Kabupaten Sarmi. Terdapat hubungan (korelasi) antara implementasi kebijakan IPHHK dan manfaat ekonomi yang diterima oleh masyarakat adat pemegang izin di Kabupaten Sarmi. Hal ini terlihat dari hasil uji koefisien kontigensi antara ke dua variable dengan nilai C = 0,0627.
