POLITIK BAHASA DALAM PERTARUNGAN KEKUASAAN: Studi Kasus Undang-Undang Otonomi Khusus Papua

Abstract

Tulisan ini bertujuan mengungkapkan fenomena UU Otsus Papua sebagai sebuah wacana publik kekuasaan yang di dalamnya mengandung sejumlah kewenangan dan kebijakan yang tersaji serta terstruktur melalui bentuk politik bahasa dalam pertarungan kekuasaan pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). UU Otsus Papua merupakan keputusan politik yang dikeluarkan sebagai alat kelengkapan politik negara, dan proses perumusan perundang undangannya dianggap sebagai kegiatan yang sarat dengan nuansa politis. Sebagai media ekspresi suatu nilai yang dianut, bahasa mempunyai peran politik yang penting, bukan hanya sekedar sebagai wahana komunikasi politik, tetapi juga sebagai sarana sosialisasi dan integrasi politik.Politik bahasa dalam tulisan ini akan dieskplorasi melalui paradigma kritis dengan tujuan untuk melakukan konstruksi refleksif terhadap pengalaman wacana-wacana kritis yang tumbuh dan berkembang pada birokrasi dalam sistem pemerintahan atau ketatanegaraan. Politik bahasa melalui paradigma kritis diharapkan dapat mengungkap teks-teks politik yang mengendap makna alamiah maupun makna non alamiah dalam UU Otsus Papua. Berangkat dari uraian-uraian di atas, maka tulisan ini akan memfokuskan pada upaya pengungkapan “Politik Bahasa dalam Pertarungan Kekuasaan: Studi Kasus Undang-Undang Otonomi Khusus Papua”, melalui bedahan Critical Discours Analysis (CDA). Tulisan ini dapat memproyeksikan masalah yang mencakup (i) distorsi bahasa dan kekuasaan, (ii) politik kekuasaan militer dan sipil, dan (iii) politik bahasa dalam ruang publik