Abstract:
Transmigrasi di Papua masih dipandang relevan sebagai suatu pendekatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, kebijakan ini juga mendapat banyak kritikan. Oleh karena itu, penyelenggaraan transmigrasi di Papua perlu disesuaikan seiring dengan pemberlakuan Undang-undang Otonomi Khusus di provinsi ini. Program transmigrasi diharapkan dapat berpihak pada penduduk asli (affirmative action). Artikel ini membahas peran transmigrasi dalam proses pembangunan di Papua dan berbagai isu terkait yang dapat mengancam eksistensi komunitas lokal. Sumber data dan informasi dalam tulisan ini merupakan hasil desk review dari laporan penelitian, artikel, buku, dan dokumen pendukung lainnya. Hasil analisis menunjukkan pentingnya peran transmigrasi dalam proses pembangunan di Papua. Meskipun begitu, program ini harus tetap mempertimbangkan hak-hak dasar penduduk lokal agar konflik di masyarakat dapat terhindar. Selain itu, pelaksanaan program transmigrasi harus memegang prinsip demokratis agar dapat mendorong peran serta masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan.