Pemanfaatan hutan mangrove secara komersial dan berpihak kepada masyarakat adat di Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat

Abstract

Sumberdaya hutan mangrove memiliki peran yang sangat strategis bagi daerah pesisir dan perairan, seperti pelindung pantai dan daratan, menahan aberasi air laut, instruisi air laut, tempat berpijahnya organisme laut (ikan, udang dan kepiting), serta beberapa fungsi sosial, ekonomi, dan budaya bagi masyarakat sekelilingnya. Fungsi-fungsi tersebut dapat dikelompokkan kedalam fungsi ekologi, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Sehingga pemanfaatan sumberdaya mangrove, khususnya pemanenan kayu mangrove untuk tujuan komersial dalam bentuk Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), selalu mendapat perlawanan dari beberapa pihak, seperti pecinta lingkungan hidup, lembaga swadaya masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Di wilayah Indonesia timur hanya terdapat satu IUPHHK mangrove, yaitu berlokasi di kawasan Teluk Bintuni- Propinsi Papua Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tentang keberhasilan pemanfaatan sumberdaya mangrove secara berkelanjutan di Teluk Bintuni, dan telah berlangsung selama lebih dari 25 tahun, sistim pemanenan, transportasi, pengolahan kayu yang dipergunakan, serta penanganan kelola sosial dengan masyarakat lokal. Permasalahan-permasalahan yang dihadapai berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat, juga akan disajikan secara singkat dalam makalah ini, untuk disebarluaskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IUPHHK mangrove di Teluk Bintuni telah mengelola hutan mangrove sejak tahun 1988, dengan mengolah kayu mangrove menjadi Bahan Baku Serpih (BBS) atau sering disebut sebagai chipwood (tatal kayu). Jenis mangrove yang diolah menjadi BBS adalah jenis Bakau (Rhizopra spp), Tumuk (Bruguiera spp), dan Ceriop (Ceriop spp). Pengelolaan hutan secara komersial ini menggunakan perpaduan antara Sistim Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dan Sistim Pohon Induk (Seed Tree Method), yang pada intinya lebih menekankan kepada proses regenerasi alami, dimana mana pohon induk (penghasil benih) sebanyak 40 pohon per hektar dengan tajuk yang ideal dan menyebar merata, sengaja ditinggalkan untuk mengasilkan benih secara alami. Pemegang IUPHHK telah melaksanakan tanggungjawabnya untuk membayar kompensasi hak Ulayat, dan program Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) sejak tahun 1989. Disamping kedua kewajiban tersebut, perusahaan juga melaksanakan berbagai program sosial, khususnya kepada pemilik hak ulayat. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan perusahaan dalam mengelola areal konsesinya selama lebih dari 25 tahun, lebih dikarenakan terciptanya hubungan yang baik dengan masyarakat pemilik hak ulayat.